Regulasi

Adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Zona merupakan merupakan daerah (dalam kota) dengan pembatasan khusus; kawasan; kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik, sehingga dipastikan memiliki suatu identitas atau ciri yang berbeda dari area lain disekitarnya Penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya […]

Adalah konfirmasi, melalui penyediaan bukti obyektif, bahwa persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi. Verifikasi dilakukan terhadap suatu metode baku sebelum diterapkan di laboratorium. Verifikasi sebuah metode bermaksud untuk membuktikan bahwa laboratorium yang bersangkutan mampu melakukan pengujian dengan metode tersebut dengan hasil yang valid. Verifikasi juga bertujuan untuk membuktikan bahwa laboratorium memiliki data kinerja. Hal ini dikarenakan […]

Adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyelidikan bukti obyektif bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus terpenuhi. Validasi digunakan untuk metode tidak baku, metode yang dikembangkan sendiri oleh laboratorium atau metode baku yang dimodifikasi. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa metode pengujian maupun kalibrasi tersebut sesuai dengan tujuan dan mampu menghasilkan data yang valid sehingga memenuhi persyaratan […]

Adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penegakan norma-norma hukum dalam upaya perlindungan lingkungan hidup (selanjutnya disebut UULH). Terkait penegakan UULH di Kawasan Borobudur dan UUCB bahwa jika terdapat kegiatan yang diperkirakan dapat merusak kelestarian candi maka harus ada studi kelayakan dan studi teknis dimana dalam studi tersebut salah satunya dengan penerapan UULH dalam melaksanakan AMDAL. […]

Adalah aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatur Penataan Ruang di Wilayah Republik Indonesia. Undang-undang ini terdiri 13 Bab dan 80 pasal. Undang-undang ini terkait dengan Candi Borobudur terutama tentang pengaturan kawasan warisan dunia. Dalam undang-undang ini diatur mengenai penetapan kawasan warisan dunia sebagai Kawasan Strategis Nasional. Dalam pasal 1 ayat 28 […]

Adalah aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatur pengelolaan Cagar Budaya di wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang ini terdiri dari 12 Bab dan 120 Pasal. Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan […]

Adalah perangkat hukum negara yang mengatur mengenai kepariwisataan di Indonesia. Candi Borobudur merupakan salah satu obyek pariwisata Indonesia, bahkan dunia. Pemanfaatannya pun salah satunya untuk kepentingan pariwisata berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (selanjutnya disebut UUCB). Dalam pemanfaatan tersebut, tidak terlepas dari pengaturan Undang-Undang Kepariwisataan Indonesia.

Adalah keputusan yang menjadi salah satu dasar dalam penyusunan SOP Pengamanan Obvitnas Candi Borobudur, dimana tercantum di dalamnya hal-hal apa saja yang harus ada dalam sebuah SOP Pengamanan meliputi Pola Pengamanan, Konfigurasi Standard Pengamanan, Standard Kemampuan Pelaksana Pengamanan, Manajemen Audit Pengamanan, Pengamanan dan Pengendalian.

Adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Sampai saat ini, terdapat 3 (tiga) SOP yang telah ditetapkan oleh Kepala Balai Konservasi Borobudur. Berlaku di kantor […]

Adalah SOP yang mengatur mengenai prosedur perizinan kegiatan pemanfaatan di Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.