PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 €“ 2030

Adalah Perda yang di dalamnya terdapat Pasal 20 huruf d terkait kebijakan dan strategi pengembangan kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a bahwa kebijakan pengembangan kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya meliputi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar budaya serta Pasal 24 ayat (2) bahwa strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan cagar budaya meliputi:

  1. Melindungi pemanfaatan ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah atau situs purbakala;
  2. Meningkatkan nilai dan fungsi kawasan sebagai tempat wisata, kegiatan pecinta alam, obyek penelitian, dan pendidikan yang pelaksanaan dan pengelolaannya secara terpadu.

Hal ini terkait dengan pelindungan dan pemanfaatan ruang di Kawasan Borobudur. Peraturan Daerah ini, saat ini dalam proses kajian terkait telah terbitnya Perpres KSN. Hal-hal yang tidak sesuai dengan amanat Perpres KSN akan segera dilaksanakan penyesuaian atau revisi.

KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN

atau KLB adalah luas keseluruhan lantai bangunan yang diijinkan untuk dibangun. Angka ini berupa koesfisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling/blok peruntukan. KDB dan KLB senantiasa mengacu pada pasal 12, ayat 1, UU No 28/2002; persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ayat 1 dengan ketentuan yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan).

Banyak faktor yang mempengaruhi penentuan angka-angka dalam aturan tsb; umumnya dihitung berdasarkan daya dukung sarana dan prasarana tiap-tiap kawasan seperti: land use, kepadatan lalu lintas, jalur utilitas lingkungan, dan lain-lain; karena tiap-tiap lingkungan berbeda; rumus: (luas lantai 1 + lantai 2)/luas tanah.


Menurut Perpres RI Nomor 58 tahun 2014 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya pada lampiran IV pada bagian Dusun Borobudur, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, terdapat ketentuan teknis sebagai berikut :

  1. Candi Borobudur
  • Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan perlindungan Candi Borobudur
  • Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal :
KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN TATA BANGUNAN
KDB Maks. (%) KLB Maks. KDH Min. (%) GSB Min. (m) Tinggi Bangunan Maks. (m) GSS Min. (m) TAMPILAN BANGUNAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
0 0 0 0 0 0

2. Taman Candi Borobudur

  • Arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan: diperbolehkan untuk kegiatan pusat informasi wisata, pusat informasi sejarah dan budaya Borobudur, prasarana transportasi berupa jalur pedestrian, ruang terbuka berupa jalur hijau dan pulau jalan, serta pekarangan.
  • Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, serta ketentuan prasarana dan sarana minimal :
KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN TATA BANGUNAN
KDB Maks. (%) KLB Maks. KDH Min. (%) GSB Min. (m) Tinggi Bangunan Maks. (m) GSS Min. (m) TAMPILAN BANGUNAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
4 1 96 10 10 0
  1. Desain berkarakter tradisional dengan material utama bersifat alami dan lokal
  2. Tidak bermassa besar
  3. Tidak memiliki basement
  4. Tidak terlihat dari puncak Candi Borobudur
  5. Ditutupi oleh ketinggian dan kerapatan vegetasi
  6. Tidak terlihat kontras dengan lingkungan sekitarnya

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2004 TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL

adalah regulasi yang di dalamnya mengatur tentang pengamanan Obyek Vital Nasional yang memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan guna mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap Obyek Vital Nasional termasuk aksi terorisme.

Candi Borobudur dan kawasannya termasuk dalam Obyek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.34/HM.001/MKP/2008.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1992

adalah keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta pengendalian lingkungan kawasannya. Dalam peraturan ini, peruntukan kawasan candi ditetapkan bagi:

  1. pengamanan dan pelestarian nilai-nilai budaya terutama obyek arkeologi yang ada;
  2. penanggulangan terhadap kemungkinan usaha yang dapat merusak kawasan candi;
  3. peningkatan kelestarian dan pemugaran lingkungan pemukiman pedesaan di sekitar taman wisata dan candi yang mempunyai nilai-nilai tradisional dan dapat dikembangkan menjadi obyek dan daya tarik wisata;
  4. pengembangan dan pendayagunaan obyek dan daya wisata;
  5. penciptaan kawasan lindung untuk menjamin kelestarian candi dan mendukung taman wisata.

Regulasi ini juga menetapkan 3 zona di kawasan Candi Borobudur, yaitu Zona 1 merupakan lingkungan kepurbakalaan yang diperuntukkan bagi perlindungan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan fisik candi, dengan luas kurang lebih 44,8 Ha, dan berbentuk lingkaran dengan titik pusat pada as candi.


Zona 2 merupakan kawasan di sekeliling zona 1 Candi Borobudur dan diperuntukkan bagi pembangunan taman wisata sebagai tempat kegiatan kepariwisataan, penelitian, lingkungan candi. Luas zona 2 Candi Borobudur adalah kurang lebih 42,3 Ha. Zona 3 merupakan kawasan di luar zona 2 Candi Borobudur dan diperuntukkan bagi permukiman terbatas, daerah pertanian, jalur hijau, atau fasilitas tertentu lainnya yang disediakan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan kawasan di zona 1 pada umumnya, dan untuk mendukung kelestarian candi serta fungsi taman wisata pada khususnya.

Penataan ruang, peruntukan, dan pengembangan zona 3 dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. Luas zona 3 Candi Borobudur adalah kurang lebih 932 Ha.

DRONE

atau pesawat udara tanpa awak adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia bahwa dalam hal sistem pesawat udara tanpa awak digunakan untuk kepentingan pemotretan, perfilman dan pemetaan, harus melampirkan izin dari institusi yang berwenang dan Pemerintah Daerah yang wilayahnya akan dipotret, difilmkan atau dipetakan.


Perizinan penggunaan drone di Candi Borobudur untuk kepentingan pemotretan, perfilman dan pemetaan berdasarkan peraturan di atas dan kebijakan stakeholderpengelola Kawasan Borobudur bahwa untuk penggunaan drone di area Zona I Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya atau Balai Konservasi Borobudur, untuk di area Zona II juga berdasarkan izin dari PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Unit Borobudur, serta penggunaan drone di Zona III maupun Zona IV dan Zona V dengan izin pula dari Kepolisian setempat.

Untuk kegiatan tertentu, izin penggunaan drone di Zona I dan Zona II dapat disertai dengan ijin dari pihak kepolisian setempat terkait keamanan selama pelaksanaan pengambilan gambar.


Gambar salah satu jenis drone

CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL ANDA NATURAL HERITAGE 1972

adalah konvensi internasional yang mengatur mengenai perlindungan warisan budaya dan warisan alam dunia (selanjutnya disebut Konvensi Warisan Dunia), ditandatangani pada Sidang Umum UNESCO ke-17 yang diselenggarakan di Paris, Perancis, pada tanggal 16 November 1972, dan diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 1989.

Konvensi ini mengikat dalam hal pelindungan Warisan Budaya Dunia dan Warisan Alam Dunia yang berada di Indonesia diantaranya jika terdapat konflik, termasuk berlaku untuk perlindungan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon sebagai komplek Warisan Budaya Dunia.