ZONASI

Adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Zona merupakan merupakan daerah (dalam kota) dengan pembatasan khusus; kawasan; kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik, sehingga dipastikan memiliki suatu identitas atau ciri yang berbeda dari area lain disekitarnya

Penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan (UU RI no.11 tahun 2010). Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada cagar budaya, baik vertikal maupun horizontal. Pengaturan zonasi seara vertikal (atas ke bawah) dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat atau di air. Pada dokumen rencana pengelolaan Candi Borobudur, zonasi yang dibuat oleh JICA yang dipakai sebagai dasar nominasi Kawasan Borobudur sebagai warisan Budaya Dunia kepada UNESCO, terdapat 5 zonasi yang mencakup area melingkar sejauh 5 km dari Candi Borobudur. Pengelolaan kelima zona tersebut dilaksanakan oleh instansi berlainan. Zona 1 merupakan zona inti (sanctuary zone) berfungsi untuk perlindungan monumen dan lingkungannya dengan luas area sekitar 0.078 km². Pengelola zona 1 adalah Balai Konservasi Borobudur yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Zona 2 merupakan zona penyangga (buffer zone) yang mengelilingi Zona 1 berfungsi untuk perlindungan lingkungan sejarah dengan luas area sekitar 0.87 km². Zona 2 dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, yang berada di bawah Kementerian BUMN. Zona 3 merupakan zona pengembangan (development zone) berfungsi sebagai kawasan pemukiman terbatas, daerah pertanian, dan jalur hijau dengan luas area sekitar 10,1 km². Zona 4 merupakan zona perlindungan kawasan bersejarah (historical scenery preservation zone) berfungsi untuk penanggulangan kerusakan terhadap peninggalan-peninggalan purbakala yang masih terpendam dalam tanah dengan luas area sekitar 26 km². Demikian juga Zona 5 merupakan zona perlindungan kawasan bersejarah dengan luas area sekitar 78,5 km². Untuk zona 3-5 pengelolaannya dibawah tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Magelang.

No. Nama Zona Keterangan
1. Zone 1 :

Sanctuary Areas

(Archaeological Environment Preservation)

Zona perlindungan dan pencegahan perusakan lingkungan fisik lingkungan arkeologi.
2. Zone 2:

(Archaeological Park Zone)

Zona untuk penyediaan fasilitas parkir untuk kenyamanan pengunjung dan pelestarian lingkungan sejarah.
3. Zone 3:

Land Use regulation

Zona untuk regulasi dan penggunaan lahan di sekitar taman dan pelestarian lingkungan sekaligus mengontrol pembangunan di daerah sekitar taman.
4. Zone 4:

(Historical Scenery Preservation Zone)

Zona untuk pemeliharaan pemandangan historis dan pencegahan perusakan pemandangan.
5. Zone 5 :

(National Archaeological park Zone)

Zona untuk melakukan survei arkeologi di wilayah yang luas dan pencegahan kerusakan monumen arkeologi yang belum ditemukan.

VERIFIKASI BERDASARKAN STANDAR ISO/IEC 17025 : 2005

Adalah konfirmasi, melalui penyediaan bukti obyektif, bahwa persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi. Verifikasi dilakukan terhadap suatu metode baku sebelum diterapkan di laboratorium. Verifikasi sebuah metode bermaksud untuk membuktikan bahwa laboratorium yang bersangkutan mampu melakukan pengujian dengan metode tersebut dengan hasil yang valid. Verifikasi juga bertujuan untuk membuktikan bahwa laboratorium memiliki data kinerja. Hal ini dikarenakan laboratorium yang berbeda memiliki kondisi dan kompetensi personil serta kemampuan peralatan yang berbeda, sehingga kinerja antara satu laboratorium dengan laboratorium lainnya tidaklah sama.

Verifikasi yang dilakukan berkaitan dengan laboratorium kimia adalah metode pengujian analisis menggunakan instrumen AAS baik parameter unsur timbal, kalsium, magnesium pada sampel air filter layer, air bak kontrol, air hujan dan endapan garam Candi Borobudur dan material cagar budaya lainnya.

VALIDASI BERDASARKAN STANDAR ISO/IEC 17025 : 2005

Adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyelidikan bukti obyektif bahwa persyaratan tertentu untuk suatu maksud khusus terpenuhi.

Validasi digunakan untuk metode tidak baku, metode yang dikembangkan sendiri oleh laboratorium atau metode baku yang dimodifikasi. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa metode pengujian maupun kalibrasi tersebut sesuai dengan tujuan dan mampu menghasilkan data yang valid sehingga memenuhi persyaratan untuk digunakan.

Validasi metode yang sudah diuji di laboratorium Balai Konservasi Borobudur adalah analisis unsur Ca menggunakan metode instrumen AAS dan autometri titrator. Bahan yang diuji yaitu air filter layer Candi Borobudur.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penegakan norma-norma hukum dalam upaya perlindungan lingkungan hidup (selanjutnya disebut UULH).

Terkait penegakan UULH di Kawasan Borobudur dan UUCB bahwa jika terdapat kegiatan yang diperkirakan dapat merusak kelestarian candi maka harus ada studi kelayakan dan studi teknis dimana dalam studi tersebut salah satunya dengan penerapan UULH dalam melaksanakan AMDAL. Kegiatan tersebut diantaranya adalah konser musik yang dilaksanakan di zona II Candi Borobudur maupun pelaksanaan doa/sembahyang di zona I Candi Borobudur dan Candi Mendut.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007

Adalah aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatur Penataan Ruang di Wilayah Republik Indonesia. Undang-undang ini terdiri 13 Bab dan 80 pasal. Undang-undang ini terkait dengan Candi Borobudur terutama tentang pengaturan kawasan warisan dunia. Dalam undang-undang ini diatur mengenai penetapan kawasan warisan dunia sebagai Kawasan Strategis Nasional. Dalam pasal 1 ayat 28 Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Karena Kawasan Borobudur termasuk dalam warisan dunia, maka Kawasan Borobudur termasuk yang ikut diatur dalam undang-undang ini.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

Adalah aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatur pengelolaan Cagar Budaya di wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang ini terdiri dari 12 Bab dan 120 Pasal. Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Berdasarkan definisi undang-undang tersebut, Candi Borobudur dapat dikategorikan sebagai Struktur Cagar Budaya.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Adalah perangkat hukum negara yang mengatur mengenai kepariwisataan di Indonesia.

Candi Borobudur merupakan salah satu obyek pariwisata Indonesia, bahkan dunia. Pemanfaatannya pun salah satunya untuk kepentingan pariwisata berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (selanjutnya disebut UUCB). Dalam pemanfaatan tersebut, tidak terlepas dari pengaturan Undang-Undang Kepariwisataan Indonesia.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA POLRINOMOR POL: SKEP/738/X/2005 TANGGAL 13 OKTOBER 2005 TENTANG PEDOMAN SISTEM PENGAMANAN OBVITNAS.

Adalah keputusan yang menjadi salah satu dasar dalam penyusunan SOP Pengamanan Obvitnas Candi Borobudur, dimana tercantum di dalamnya hal-hal apa saja yang harus ada dalam sebuah SOP Pengamanan meliputi Pola Pengamanan, Konfigurasi Standard Pengamanan, Standard Kemampuan Pelaksana Pengamanan, Manajemen Audit Pengamanan, Pengamanan dan Pengendalian.

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)

Adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Sampai saat ini, terdapat 3 (tiga) SOP yang telah ditetapkan oleh Kepala Balai Konservasi Borobudur. Berlaku di kantor maupun area zona I Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. SOP tersebut adalah :

  1. SOP Pengamanan Obvitnas Candi Borobudur
  2. SOP Mitigasi Bencana Candi Borobudur
  3. SOP Perizinan dan Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon