Ensiklopedia Borobudur

 

 

Convention Concerning the Protection of the World Cultural anda Natural Heritage 1972

adalah konvensi internasional yang mengatur mengenai perlindungan warisan budaya dan warisan alam dunia (selanjutnya disebut Konvensi Warisan Dunia), ditandatangani pada Sidang Umum UNESCO ke-17 yang diselenggarakan di Paris, Perancis, pada tanggal 16 November 1972, dan diratifikasi oleh Pemerintah Republik

 


Drone

atau pesawat udara tanpa awak adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 90

 


Keputusan Direktorat Jendral Kebudayaan Nomor 085/F1.IV/J.91

adalah keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Kebudayaan pada waktu itu (Drs. GBPH. Poeger) tanggal 9 Oktober 1991 tentang penetapan Candi Borobudur serta Lingkungannya sebagai Cagar Budaya yang dilindungi oleh Monumenten Ordonnantie Staatblad Tahun 1931 Nomor 238.

 


Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992

adalah keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta pengendalian lingkungan kawasannya. Dalam peraturan ini, peruntukan kawasan candi ditetapkan bagi:

pengamanan dan pelestarian nilai-nilai budaya terutama obyek arkeologi yang ada; penanggulangan terhadap kemungkinan usaha

 


Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional

adalah regulasi yang di dalamnya mengatur tentang pengamanan Obyek Vital Nasional yang memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan guna mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap

 


Koefisien Dasar Bangunan

atau KDB adalah luas maksimum lantai dasar (floor print) yang diizinkan untuk dibangun, yakni koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil/kavling; rumus : (luas lantai x 1/luas tanah) x 100%.

 


Koefisien Lantai Bangunan

atau KLB adalah luas keseluruhan lantai bangunan yang diijinkan untuk dibangun. Angka ini berupa koesfisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling/blok peruntukan. KDB dan KLB senantiasa mengacu pada pasal 12, ayat 1, UU No 28/2002;

 


Monumenten Ordonantie Tahun 1931 Staatblad 238

adalah aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang bertujuan untuk melindungi benda-benda atau peninggalan purbakala yang berada di wilayah Hindia Belanda. Sebelum Indonesia membentuk peraturan perundangan-undangan mengenai cagar budaya (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar

 


Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030

Adalah Perda yang di dalamnya terdapat Pasal 20 huruf d terkait kebijakan dan strategi pengembangan kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a bahwa kebijakan pengembangan kawasan pelestarian alam dan

 


Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029

Adalag Perda sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan berlaku di Jawa Tengah. Di dalam peraturan daerah ini, ditetapkan bahwa

 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUCB. Peraturan pelaksanaan dari UUCB itu sendiri masih dalam proses penetapan. Baik UUCB maupun peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya berlaku,

 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008

Adalah pelaksana dari Undang-Undang Nomor 26 tentang Penataan Ruang. Peraturan ini digunakan sebagai acuan pemerintah dalam mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilyah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan

 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (selanjutnya disebut PP KSPN)

Adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur dan menetapkan kawasan-kawasan strategis pariwisata tingkat nasional, terdiri dari 88 (delapan puluh delapan) kawasan diantaranya KSPN Borobudur dan sekitarnya. Melalui PP KSPN ini pula, percepatan pembangunan pariwisata di Kawasan Borobudur sangat digalakkan oleh Kementerian

 


Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya (selanjutnya disebut Perpres KSN)

Adalah peraturan pelaksanaan yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional terkait dengan

 


Register Nasional Cagar Budaya

Adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa cagar budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. Yang diduga cagar budaya dapat didaftarkan secara online di laman web Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseum dalam kategori Register Nasional

 


Regulasi

Regulasi = regulation, adalah peraturan. Ada berbagai macam peraturan yang mengatur tentang Candi Borobudur sebagai Cagar Budaya, yaitu :

Keppres Nomor 1 Tahun 1992 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Undang-Undang Nomor 26

 


SOP Mitigasi Bencana Candi Borobudur

Adalah pedoman penanganan tanggap darurat saat bencana di Candi Borobudur yang menjadi acuan bagi petugas di lapangan. SOP Mitigasi Bencana ini berlaku di area zona I Candi Borobudur. Terdiri dari pedoman mitigasi, prosedur tanggap darurat, dan instruksi kerja yang

 


SOP Pengamanan Obvitnas Candi Borobudur

Adalah pedoman pengamanan yang menjadi acuan bagi petugas di lapangan. SOP pengamanan ini berlaku di area zona I Candi Borobudur. Terdiri dari pedoman pengamanan, prosedur pengamanan, dan instruksi kerja pengamanan yang berlaku dan dilaksanakan oleh petugas pengamanan selama melaksanakan

 


SOP Perizinan dan Pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon

Adalah SOP yang mengatur mengenai prosedur perizinan kegiatan pemanfaatan di Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

 


Standard Operational Procedure (SOP)

Adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Sampai saat